Ruang lingkup manajemen kesehatan Di Indonesia

Ruang lingkup manajemen kesehatan

1. manajemen personalia (mengurusi SDM)

2. manajemen keuangan

3. manajemen logistik (mengurusi logistik-obat dan peralatan)

4. manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen (mengurusi pelayanan kesehatan )

Ekonomi layanan kesehatan

Masyarakat Indonesia sejak awal tahun 1998 kembali dilanda krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1965. Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 juga memperburuk krisis ekonomi yang berkepanjangan juga berdampak pada bidang kesehatan. Kemampuan pusat-pusat pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan bermutu dan harga obat yang terjangkau oleh masyarakat umum semakin menurun. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat. Namun, daya beli masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan semakin menurun akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, terutama harga obat-obatan yang hampir semua komponennya masih diimpor.

Depkes sudah mengantisipasi dampak krisis ekonomi di bidang kesehatan dengan menyesuaikan terus kebijakan pelayanannya terutama di tingkat operasional. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, baik di Puskesmas maupun di RS Kabupaten harus dijadikan indikator penerapan kebijakan baru di bidang pelayanan kesehatan. Realokasi dana DAU dan DAK juga perlu terus dikembangkan oleh Pemda untuk membantu penduduk miskin. Beberapa kebijakan operasional yang sudah mendapat perhatian dalam menghadapi krisis kesehatan ini adalah :

1. Meletakkan landasan kebijakan kesehatan yang lebih bersifat pencegahan (preventif)
2. Kebijakan obat nasional harus diarahkan untuk pemasyarakatan obat-obatan esensial yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun dengan dalih untuk membuka peluang bagi penanaman modal asing (PMA), pembatasan jumlah industri farmasi harus dilaksanakan secara ketat.
3. Etika kedokteran dan tanggung jawab profesi seharusnya mendapat porsi yang lebih besar dalam pendidikan dokter agar dokter yang ditamatkan oleh Fakultas Kedokteran di Indonesia juga dapat berfungsi sebagai cendikiawan di bidang kesehatan.
4. Kesehatan merupakan hak masyarakat yang perlu terus diperjuangkan terutama penduduk miskin karena sudah merupakan komitmen global pemerintah. Oleh karena itu, LSM kesehatan perlu terus diberdayakan (bagian dari reformasi kesehatan) agar mereka mampu menjadi pendamping kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

Pembiayaan kesehatan

Sumber utama pembiayaan kesehatan

1. Pemerintah

2. Swasta

3. Masyarakat dalam bentuk pembiayaan langsung (fee for service) dan asuransi

4. Sumber-sumber lain dalam bentuk hibah atau pinjaman dari luar negeri

Pembiayaan kesehatan di masa depan akan semakin mahal karena :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan (demand) masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.

2. Perkembangan teknologi kedokteran dan pertumbuhan industri kedokteran. Hampir semua teknologi kedokteran masih diimpor sehingga harganya relatif mahal karena nilai rupiah kita jatuh dibandingkan dolar Amerika.

3. Subsidi Pemerintah semakin menurun akibat krisis ekonomi tahun 1998. Biaya pelayanan kesehatan di Indonesia sebelum krisis adalah 18 US dólar/kapita/tahun, tapi kondisi ini menurun lagi setelah krisis yaitu 12 US dólar/kapita/tahun pada tahun 2000. Seiring dengan turunnya kemampuan pemerintah, daya beli masyarakat juga menurun untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Sumber kegiatan sektor kesehatan

1. Pemerintah, yaitu APBN yang disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, porsi dana sektor kesehatan yang bersumber dari APBN menurun. Pemerintah pusat juga masih tetap membantu pelaksanaan program kesehatan di daerah melalui bantuan dana dekonsentrasi khususnya untuk pemberantasan penyakit menular.
2. APBD yang bersumber dari PAD (pendapatan asli daerah) baik yang bersumber dari pajak, atau penghasilan Badan Usaha Milik Pemda. Mobilisasi dana kesehatan juga bisa bersumber dari masyarakat dalam bentuk asuransi kesehatan, investasi pembangunan sarana pelayanan kesehatan oleh pihak swasta dan biaya langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk perawatan kesehatan. Dana pembangunan kesehatan yang diserap oleh berbagai sektor harus dibedakan dengan dana sektor kesehatan yang diserap oleh Dinas kesehatan.
3. Bantuan luar negeri, dapat dalam bentuk hibah (grant) atau pinjaman (loan) untuk investasi atau pengembangan pelayanan kesehatan.

Asuransi kesehatan

Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari asuransi kesehatan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengantisipasi mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Alasannya antara lain :

1. Pemerintah dapat mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan dari sektor kesehatan.
2. Meningkatkan efisiensi dengan cara memberikan peran kepada masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.
3. Memeratakan beban biaya kesehatan menurut waktu dan populasi yang lebih luas sehingga dapat mengurangi resiko secara individu.

Asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok. Dengan cara mengalihkan resiko individu menjadi resiko kelompok, beban ekonomi yang harus dipikul oleh masing-masing peserta asuransi akan lebih ringan tetapi mengandung kepastian karena memperoleh jaminan.

Unsur-unsur asuransi kesehatan :

1. Ada perjanjian
2. Ada pemberian perlindungan
3. Ada pembayaran premi oleh masyarakat

Jenis asuransi kesehatan yang berkembang di Indonesia

1. Asuransi kesehatan sosial (Sosial Health Insurance)

Contoh : PT Askes untuk PNS dan penerima pensiun dan PT Jamsostek untuk tenaga kerja swasta.

2. Asuransi kesehatan komersial perorangan (Private Voluntary Health Insurance)

Contoh : Lippo Life, BNI Life, Tugu Mandiri, Takaful, dll.

3. Asuransi kesehatan komersial kelompok (Regulated Private Health Insurance)

Contoh : produk Asuransi Kesehatan Sukarela oleh PT Askes.

E. Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat

1. Pengorganisasian masyarakat

a. Pengertian

Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhannya dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas tadi berdasarkan atas sumber-sumber yang ada di masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar, dengan usaha secara gotong-royong.

b. Tiga aspek dalam pengorganisasian masyarakat

1) Proses

Pengorganisasian masyarakat merupakan proses yang dapat terjadi secara sadar tetapi mungkin pula merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat.

2) Masyarakat

Bisa diartikan sebagai suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis, bisa pula diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan berada dalam kelompok yang besar tadi.

3) Berfungsinya masyarakat (functional community)

a) Menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja.

b) Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

c) Melakukan usaha-usaha/kampanye untuk menggolkan rencana tersebut

c. Perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat

Dilihat dari segi perencanaannya, maka terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu :

1) Bentuk yang langsung (direct), langkah-langkahnya adalah :

a) Identifikasi masalah/kebutuhan

b) Perumusan masalah

c) Menggunakan nilai-nilai sosial yang sama dalam mengekspresikan hal-hal tersebut di atas.

2) Bentuk yang tidak langsung (indirect)

Di sini harus ada orang-orang yang benar-benar yakin akan adanya kebutuhan/masalah dalam m yang jika diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya maka akan timbu manfaat bagi masyarakat.

Hal ini dapat berupa badan perencanaan yang mempunyai dua fungsi, yaitu :

a) Untuk menampung apa yang direncanakan secara tidak formal oleh para petugas.

b) Mempunyai efek samping terhadap mereka yang belum termotivasi dalam kegiatan ini.

d. Pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat.

1) Spesific content objective approach

Seseorang atau badan/lembaga yang telah merasakan adanya kepentingan nagi masyarakat dapat mengajukan suatu program untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan.

2) General content objective approach

Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkoordinir berbagai usaha dalam wadah tertentu.

3) Proses objective approach

Penggunaannya agar timbul prakarsa dari masyarakat, timbul kerjasama dari anggota masyarakat untuk akhirnya masyarakat sendiri mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas mereka dalam melakukan usaha mengatasi masalah.